|
1. |
Penyehatan lingkungan |
| |
Kami
mendesak Pemerintah untuk melakukan audit lingkungan dan mengupayakan
perbaikan sekaligus penyehatan lingkungan di semua tingkatan wilayah
dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat |
| |
|
| 2. |
Pengendalian Tembakau |
| |
Kami
prihatin terhadap laju pertumbuhan perokok remaja di Indonesia yang
sangat cepat dan ketidak berdayaan masyarakat miskin yang menjadi korban
kecanduan rokok. Oleh karena itu, kami mendesak Pemerintah dan DPR untuk
segera mengeluarkan Undang-Undang pengendalian dampak tembakau dalam
upaya melindungi generasi sekarang dan mendatang dari dampak konsumsi
tembakau dan paparan asap rokok. |
| |
|
| 3. |
Promosi Kesehatan |
| |
Kami
juga prihatin terhadap masih tingginya penyakit menular, dan
kecenderungan meningkatnya penyakit tidak menular termasuk gangguan
mental, kecelakaan serta masih rendahnya masyarakat berperilaku hidup
bersih dan sehat (PHBS). Oleh karena itu, kami mendesak Pemerintah agar
merevitalisasi program Promosi Kesehatan dalam mempercepat pembangunan
kesehatan di Indonesia dengan jalan memberikan lingkungan yang kondusif
untuk kemitraan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang
bersinambungan dan advokasi dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat
di Indonesia. Pemerintah hendaknya memberikan apresiasi dan penghargaan
kepada berbagai pihak yang telah mendorong dan mengembangkan berbagai
upaya kesehatan berbasis masyarakat. |
| |
|
| 4. |
Penanggulangan HIV/AIDS |
| |
Kami
sebagai anggota KPA akan berperan lebih aktif dalam upaya penanggulangan
HIV / AIDS antara lain meningkatkan kegiatan penelitian untuk mendukung
program program dan mengadakan advokasi untuk mengurangi stigma dan
diskriminasi terhadap ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS). Dengan semakin
meningkatnya prevelensi HIV/AIDS di Indonesia, maka kami mendesak
Pemerintah (Pusat dan Daerah ) memberikan komitmen dan dukungan
sumberdaya dan tindakan kongkrit untuk penanggulangan HIV/AIDS. |
| |
|
| 5. |
Perbaikan Gizi |
| |
Kami
prihatin terhadap masih tingginya gizi buruk dan gizi kurang pada
anak-anak Indonesia yang berakibat hilangnya potensi intelegensi dan
akan mengakibatkan lost generations. Oleh karena itu, kami
mendesak Pemerintah agar segera dilakukan upaya-upaya pencegahan dan
penanggulangan masalah gizi secara komprehensif dan bersinambungan
dengan mempertimbangkan windows of opportunity sepanjang daur
kehidupan, khususnya pada kelompok masyarakat miskin dan tertinggal
dengan melibatkan pihak-pihak terkait, berkepentingan dan memiliki
potensi |
| |
|
| 6. |
Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| |
Dalam
rangka mewujudkan Indonesia Sehat dan pencapaian sasaran Mellenium
Development Goals (MDGs), dimana ujung tombak pembangunan kesehatan
berada di kabupaten/kota, maka kami mendesak agar Pemerintah mneyediakan
formasi dan dukungan anggaran untuk jabatan fungsional tenaga profesi
kesehatan termasuk Sanitarian, penyuluh kesehatan (Promkes),
Epidemiologi, Gizi, Administrasi Kesehatan dan perencanaan. |
| |
|
| 7. |
Kependudukan dan KB |
| |
Kami
mendesak Pemerintah terutama Pemerintah Daerah baik provinsi dan
kabupaten/kota untuk memberikan perhatian yang besar terhadap
permasalahan kependudukan dan KB dengan mereposisi kelembagaan dan
merevitalisasi program KB Nasional sesuai dangan kebutuhan wilayah yang
berbeda-beda |
| |
|
| 8. |
Kemitraan (Corporate Social Responsibility) |
| |
Kami
mendesak Pemerintahan untuk memberikan kesempatan yang luas kepada dunia
usaha dan swasta untuk lebih berperan dalam mengatasi masalah kesehatan
masyarakat. Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah
menjadi ketentuan peraturan perundangan agar dilengkapidengan panduan
yang memungkinkan dunia usaha danswasta memberikan kontribusi dalam
mengatasi masalah masyarakat di Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan
pemantauan dan evaluasi serta pembinaan yang bersinambungan. |
| |
|
|
Palembang,
24 Agustus 2007 |
| |
|
|
Segenap
Peserta KONAS IAKMI X dan RAKERNAS AIPTKMI III |
