AD/ART IAKMI

 |   Tentang IAKMI   |   Sejarah IAKMI   |   Struktur Organisasi   |   AD/ART   |   Deklarasi   |

IKATAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari penjajah, dan oleh karena itu adalah kewajiban segenap  warga negaranya untuk mengisi kemerdekaannya tersebut dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur.

Bahwa dalam usaha mencapai masyarakat yang adil dan makmur berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar1945, terciptanya masyarakat yang sehat badaniah, rohaniah dan sosial merupakan salah satu unsur yang mutlak.

Bahwa salah satu usaha mencapai masyarakat sehat badaniah, rohaniah dan sosial ialah dengan menerapkan prinsip dan program kerja kesehatan masyarakat.

Bahwa penerapan prinsip dan program kerja kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Bahwa pengikutsertaan masyarakat dalam penerapan prinsip dan program kerja kesehatan masyarakat, hanya akan tercapai jika  dilaksanakan sebagai usaha-usaha yang teratur, berencana dan penuh kebijakan, maka Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia menghimpun diri dalam satu organisasi yang digerakkan dengan pedoman anggaran dasar sebagai berikut :

BAB I

Nama, Tempat, Kedudukan dan Waktu

Pasal  1  :
Organisasi ini bernama Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia ( INDONESIAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION ) dengan singkatan IAKMI, dan untuk selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut IAKMI.

Pasal  2  :
IAKMI berkedudukan di Jakarta.

Pasal  3  :
IAKMI didirikan di Jakarta pada tanggal  22 Pebruari 1971 untuk waktu yang tidak ditentukan.
 

BAB II

Asas, Dasar dan Sifat

Pasal  4  :
IAKMI adalah organisasi profesi yang berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945.

Pasal  5  :
IAKMI adalah organisasi yang independen dan bersifat multidisipliner.
 

BAB III

Maksud dan Tujuan

Pasal  6  :

1. Turut dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan masyarakat.
    

2. Turut dalam peningkatan derajat kesehatan Indonesia khususnya dan ummat manusia umumnya.
    

3. Melindungi kepentingan anggota IAKMI dan memberikan peran aktif untuk lebih meningkatkan peranan anggota IAKMI.
    

4. Membantu pemerintah dalam program pembangunan nasional.

BAB IV

U p a y a

 Pasal  7  :

1. Turut melaksanakan dan mempertinggi mutu pendidikan dan latihan bidang kesehatan masyarakat.
    

2. Melakukan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan masyarakat.
    

3. Melaksanakan dan mendorong untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dalam bidang kesehatan masyarakat.
    

4. Mengadakan dan membina hubungan kerja sama dengan pelbagai instansi dan organisasi yang setujuan, pemerintah maupun swasta, di dalam maupun di luar negeri.
    

5. Memperjuangkan kepentingan anggota IAKMI.
    

6. Melaksanakan upaya-upaya lain untuk mencapai maksud dan tujuan yang tidak bertentangan dengan asas dan sifat IAKMI.
    

7. Memberikan konsultasi dan bimbingan bagi yang memerlukan.

BAB V

Keanggotaan

Pasal 8:

1. Anggota Muda
    

2. Anggota Biasa
    

3. Anggota Luar Biasa
    

4. Anggota Kehormatan

BAB VI

Organisasi

Pasal 9:
Badan Legislatif ialah Kongres pada tingkat nasional dan Rapat Anggota pada tingkat Daerah dan Cabang.

Pasal 10:
Badan Exekutif adalah Pengurus Pusat pada tingkat nasional Pengurus Daerah pada tingkat propinsi dan Pengurus Cabang pada tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 11:
Dewan Penasehat yang dibentuk pada tingkat Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang.

Pasal 12:
Pusat-pusat Pengembangan Cabang Ilmu Kesehatan Masyarakat yang dibentuk di lingkungan Pengurus Pusat.

Pasal 13:
Badan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengurus Pusat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban organisasi dalam bidang khusus.

Pasal 14:
Perhimpunan atau Perkumpulan Bidang Peminatan Ilmu Kesehatan Masyarakat yang dibentuk oleh ahli kesehatan masyarakat seminat.

BAB VII

Kekayaan

Pasal 15:

Kekayaan IAKMI diperoleh dari:

1. Uang pangkal anggota
    

2. Uang iuran anggota
    

3. Sumbangan yang tidak mengikat
    

4. Hasil dari usaha yang sah, yang tidak bertentangan dengan asas, dasar, sifat, maksud dan tujuan IAKMI.

Pasal  15 :

Kekayaan IAKMI diperoleh dari :

1.       Uang pangkal anggota

2.       Uang iuran anggota

3.       Sumbangan yang tidak mengikat

4.       Hasil dari usaha yang sah, yang tidak bertentangan dengan asas, dasar, sifat, maksud dan tujuan IAKMI.

BAB VIII

Perbahan Anggaran Dasar

Pasal  16 :

Perubahan Anggaran Dasar IAKMI hanya dilakukan oleh kongres.

BAB IX

Pembubaran

Pasal  17 :

Pembubaran IAKMI hanya dapat dilakukan oleh Kongres yang diselenggarakan khusus untuk itu.

BAB X

Aturan Tambahan

Pasal  18 :

Penjelasan dari pasal pasal dan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga IAKMI yang disahkan oleh Kongres.

---ooOO0OOoo---

ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA

BAB I

Pengertian

Pasal   1 :

Ilmu Kesehatan Masyarakat ialah ilmu dan seni untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang meliputi upaya-upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, keluarga maupun perorangan serta penyehatan lingkungan hidupnya dalam bentuk fisik, biologis, sosio-ekonomi dan sosio-kultural dengan mengikut sertakan masyarakat.

Pasal   2 :

Ahli Kesehatan Masyarakat ialah mereka yang berpendidikan sarjana atau sarjana muda kesehatan masyarakat atau pasca sarjana lainnya yang berpengalaman / penguasaan ilmu dalam bidang kesehatan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun.

BAB II

Keanggotaan

Pasal   3 : Pengertian :

1.       Anggota muda ialah mereka yang masih menempuh pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan tinggi di bidang ilmu kesehatan masyarakat dan warga negara Indonesia.

2.       Anggota biasa ialah ahli kesehatan masyarakat warga negara Indonesia.

3.       Annggota luar biasa ialah ahli kesehatan masyarakat warga ngara asing yang sedang bekerja di Indonesia dalam bidang kesehatan masyarakat.

4.       Anggota kehormatan ialah mereka yang berjasa dalam bidang kesehatan masyarakat.

Pasal   4 : Tata cara keanggotaan :

1.       Setiap mereka yang sesuai dengan pengertian anggota sesuai dengan kategorinya dan ingin menjadi anggota IAKMI cukup mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Daerah/Cabang setempat dan selanjutnya oleh Pengurus Daerah/Cabang dilaporkan oleh Pengurus Pusat.

2.        Anggota diwajibkan memiliki kartu anggota untuk jangka waktu 3 tahun.

3.       Yang dapat menjadi anggota muda ialah mereka yang sedang menempuh pendidikan tingkat sarjana ke atas dalam bidang kesehatan masyarakat.

4.       Yang dapat menjadi anggota biasa dan luar biasa ialah sarjana kesehatan masyarakat atau pasca sarjana kesehatan masyarakat atau sarjan kesehatan lainnya dengan pengalaman dalam bidang kesehatan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun.

5.       Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat dan mendapat persetujuan dari Kongres.

6.       Ketentuan tentang anggota kehormatan diatur dalam suatu peraturan tersendiri.

Pasal   5 : Hak anggota

1.       Anggota muda, anggota biasa dan anggota luar biasa, berhak untuk diperjuangkan dan dilindungi kepentingannnya sepanjang menyangkut bidang profesinya.

2.       Anggota muda dan anggota luar biasa mempunyai hak bicara dan dapat mengajukannya secara lisan ataupun tulisan.

3.       Anggota biasa mempunyai hak bicara dan hak suara, mempunyai hak memilih dan dipilih.

4.        Anggota kehormatan mempunyai hak memberikan nasehat ataupun saran dan dapat diajukan secara lisan maupun tulisan.

Pasal   6 : Kewajiban anggota

1.        Anggota muda, anggota biasa dan anggota luar biasa berkewajiban membayar uang pangkal, uang iuran , ikut aktif dalam setiap kegiatan dan menjaga nama baik IAKMI.

2.        Anggota kehormatan ikut menjaga nama baik IAKMI.

Pasal   7 : Pencabutan dan penghentian keanggotaan.

1.       Keanggotaan dapat dicabut oleh Pengurus Pusat atas usul Pengurus Daerah/Cabang karena tindakannya yang menyalahi kewajiban dan merugikan nama baik IAKMI.

2.       Anggota yang dicabut keanggotaannya dapat mengajukan pembelaan pada Dewan Pembelaan Anggota atau pada Kongres berikutnya.

3.       Keanggotaan berhenti karena meniggal dunia atau atas permintaan sendiri.

4.       Tata cara pencabutan dan penghentian keanggotaan serta pembelaannya diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB III

Organisasi

Pasal   8 : Kongres

1.       Pengertian ;

a.       Kongres merupakan musyawarah utusan Pengurus Daerah dan merupakan badan legislatif tertinggi yang memegang kekuasaan tertinggi IAKMI.

b.      Kongres terdiri dari siding organisasi dan sidang ilmiah.

2.       Hak dan kewajiban ;

a.       Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAKMI.

b.      Menetapkan pedoman pokok, garis besar haluan dan program kerja IAKMI.

c.       Memintakan pertanggungan jawab Pengurus Pusat untuk periode sebelumnya.

d.      Memilih Pengurus Pusat dan badan kelengkapan organisasi lainnya untuk periode berikutnya.

e.      Menetapkan anggota kehormatan dan menyelesaikan masalah pembelaan keanggotaan yang diberhentikan.

3.       Tata cara pelaksanaan

a.       Kongres dilaksanakan sekali dalam tiga tahun, kecuali diminta oleh setengah dari Pengurus Daerah atau lebih.

b.      Kongres dihadiri oleh Pengurus Pusat, utusan Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Undangan dan peninjau.

c.       Untuk lancarnya pelaksanaan Kongres dapat dibentuk Panitia Pengarah Kongres oleh Pengurus Pusat.

d.      Kongres dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus Pusat.

e.      Sidang organisasai pada kongres dibedakan atas sidang lengkap dan sidang kelompok.

f.         Sidang lengkap ialah sidang pengesahan acara, sidang pengesahan tata tertib, sidang pengesahan kuorum, sidang pertanggungan jawab Pengurus Pusat, sidang pendemisioneran pengurus, sidang pengesahan hasil Kongres dan sidang pemilihan Pengurus Pusat periode berikutnya.

g.      Pimpinan sidang lengkap dijabat oleh Ketua Panitia Pelaksana Kongres dan didampingi oleh ketua Pengurus Daerah tempat dilaksanakannya Kongres serta oleh salah seorang Pengurus Pusat yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat.

h.       Sidang kelompok ialah sidang yang dibentuk oleh Kongres guna membicarakan materi Kongres secara lebih mendalam, dan banyaknya sidang kelompok ditentukan oleh Rapat Anggota.

i.         Pimpinan sidang kelompok dijabat oleh pimpinan sidang yang dipilih dari dan oleh peserta sidang kelompok yang bersangkutan.

j.         Pimpinan sidang ilmiah dijabat oleh pimpinan sidang yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana Kongres bersama Pengurus Pusat.

k.       Utusan Daerah/Cabang mempunyai hak bicara dan hak suara, sedangkan Pengurus Pusat, Undangan dan peninjau hanya memiliki hak bicara.

l.         Kongres sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari setengah jumlah Pengurus Daerah.

m.     Jika persyaratan diatas tidak terpenuhi, maka kongres diundur selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam dan setelah itu Kongres dianggap sah dengan jumlah Pengurus Daerah yang hadir.

n.       Banyaknya Pengurus Daerah yang disalurkan melalui utusannya ditentukan dari jumlah anggota biasa yang terdaftar dengan perhitungan setiap lima anggota biasa mempunyai satu hak suara dan sebanyak-banyaknya sepuluh suara.

o.      Jumlah utusan daerah yang diundang dalam kongres ditentukan oleh Pengurus Pusat bersama Panitia Pelaksana Kongres.

p.      Keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, tetapi jika tidak tercapai, keputusan diambil atas dasar perhitungan kelebihan suara.

q.      Hal-hal lain tentang tata laksana  Kongres  diatur dalam suatu peraturan teresendiri sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara pelaksanaan ini.

Pasal   9 : Rapat Anggota

1.       Pengertian ;

a.       Rapat Anggota merupakan musyawarah para anggota dari Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang yang bersangkutan.

b.      Rapat Anggota dapat dilengkapi dengan sidang ilmiah.

2.       hak dan kewajiban ;

a.       Menyusun program kerja Pengurus Daerah/Cabang sepanjang tidak bertentangan dengan yang ditetapkan kongres.

b.      Memintakan pertanggungan jawab Pengurus Daerah/Cabang untuk periode sebelunnya.

c.       Memilih Pengurus Daerah/Cabang dan badan kelengkapan organisasi lainnya untuk periode berikutnya.

3.       Tata cara pelaksanaan ;

a.       Rapat Anggota dilaksanakan sekali dalam tiga tahun, kecuali  jika diminta oleh setengah dari anggota atau lebih.

b.      Rapat Anggota dihadiri oleh Pengurus Daerah/Cabang, anggota biasa, peninjau dan undangan.

c.       Rapat Anggota dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Rapat Anggota yang dibentuk oleh Pengurus Daerah/Cabang.

d.      Untuk lancarnya pelaksanaan Rapat Anggota dapat dibentuk panitia Pengarah Rapat anggota oleh Pengurus Daerah/Cabang.

e.      Sidang Rapat Anggota dibedakan atas sidang lengkap dan sidang kelompok.

f.         Sidang lengkap ialah sidang pengesahan acara, sidang pengesahan tata tertib, sidang pengesahan kuorum, sidang pertanggungan jawab Pengurus Daerah/Cabang, sidang pendemisioneran pengurus, sidang pengesahan hasil Rapat Anggota dan sidang pemilihan Pengurus Daerah/Cabang berikutnya.

g.      Pimpinan sidang lengkap dijabat oleh Ketua Panitia Pelaksana dan oleh salah seorang Pengurus Daerah/Cabang yang ditunjuk oleh Pengurus Daerah/Cabang.

h.       Sidang kelompok ialah sidang yang dibentuk oleh  Rapat Anggota guna membicarakan materi Rapat Anggota secara lebih mendalam, dan banyaknya sidang kelompok ditentukan oleh Rapat Anggota.

i.         Pimpinan sidang kelompok dijabat oleh pimpinan sidang yang dipilih dari dan oleh peserta sidang kelompok yang bersangkutan.

j.         Anggota biasa mempunyai hak bicara dan hak suara, sedangkan Pengurus Daerah/Cabang, undangan dan peninjau mempunyai hak bicara.

k.       Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota biasa.

l.         Apabila persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka Rapat Anggota diundur selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam dan setelah itu Rapat Anggota dianggap sah dengan jumlah anggota biasa yang hadir.

m.      Keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, tetapi jika tidak tercapai, keputusan diambil atas dasar perhitungan kelebihan suara.

n.       Hal-hal lain tentang tata cara Rapat Anggota diatur dalam suatu peraturan teresendiri sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara pelaksanaan ini

Pasal  10 : Pengurus Pusat :

1.       Pengertian :

a.       Pengurus Pusat adalah badan eksekutif tertinggi IAKMI

b.      Masa jabatan Pengurus Pusat antara dua Kongres.

c.       Pengurus Pusat terdiri dari pengurus harian dan pengurus lengkap.

d.      Yang dimaksud dengan Pengurus Harian :

-         Ketua Umum

-         Beberapa orang Ketua

-         Sekretaris Umum

-         Bendahara Umum

e.      Yang dimaksud dengan Pengurus Lengkap :

-         Pengurus harian

-         Wakil-wakil sekretaris

-         Wakil-wakil bendahara

-         Ketua-ketua Pusat Pengembangan Keilmuan

-         Ketua-ketua badan-badan Khusus

-         Lima ketua pengurus daerah yang dipilih oleh Kongres.

2.       Hak dan kewajibann :

a.       Melaksanakan AD/ART dan semua keputusan Kongres

b.      Bertanggung jawab terhadap Kongres

3.       Tata cara pelaksanaan :

a.       Yang dapat dipilih sebagai Pengurus Pusat adalah anggota biasa IAKMI

b.      Pemilihan Ketua Pengurus Pusat dilakukan oleh Kongres dalam bentuk formatur dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya dua mide  formatur.

c.       Selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah selesai Kongres, para formatur harus telah menyelesaikan penyusunan Pengurus Pusat lengkap.

d.      Dalam melaksankan kegiatannya, Pengurus Pusat melaksanakan Musyawarah Kerja, sidang Pengurus Lengkap dan sidang pengurus harian.

e.      Tata cara pelaksanaan Musyawarah Kerja diatur dalam pasal tersendiri.

f.         Sidang Pengurus Lengkap ialah sidang yang dihadiri oleh semua anggota Pengurus Psat dan para Ketua Badan Pelengkap organisasi, dan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan.

g.      Sidang pengurus harian ialah sidang yang dihadiri oleh anggota pengurus harian dan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.

h.       Ketua Pengurus Pusat atau mereka yang dikuasakan dapat mewakili IAKMI di depan ataupun di luar pengadilan.

i.         Tata cara pemilihan Ketua Pengurus Pusat dan tata cara persidangan Pengurus Pusat diatur dalam suatu peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara pengelolaan ini.

4.       Tugas dan Fungsi :

a.       Mengembangkan dan menggerakkan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang

b.      Mengkoordinasikan aktifitas Pengurus antar daerah dan Pengurus antar cabang.

c.       Menyusun standarisasi administrasi.

Pasal  11 :  Pengurus Daerah ;

      1.  Pengertian :

a.       Pada tiap daerah tingkat propinsi yang mempunyai ahli kesehatan masyarakat sekurang-kurangnya lima orang dapat dibentuk pengurus daerah.

b.      Pengurus Deaerah adalah badan eksekutif IAKMI pada propinsi yang bersangkutan.

c.       Masa jabatan Pengurus Daerah antara dua Rapat Anggota.

d.      Daerah tingkat propinsi yang tidak memenuhi syarat didirikannya Pengurus Daerah, dikelola oleh Pengurus Daerah terdekat.

       2.  Hak dan kewajiban :

a.       Pelaksanaan AD/ART, semua keputusan Kongres dan semua keputusan Rapat anggota yang tidak bertentangan dengan keputusan Kongres.

b.      Bertanggung jawab terhadap rapat anggota.

3.        Tata cara pengelolaan :

a.       Yang dapat dipilih sebagai Pengurus Daerah ialah Anggota biasa IAKMI.

b.      Pemilihan Ketua Pengurus Daerah dilakukan oleh Rapat Anggota dalam bentuk formatur dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya dua mide  formatur.

c.       Selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah selesai Rapat Anggota, para formatur harus telah menyelesaikan penyusunan Pengurus Daerah lengkap.

d.      Dalam melaksankan kegiatannya, Pengurus daerah melaksanakan sidang Pleno dan sidang Pengurus Daerah harian.

e.      Sidang Pleno ialah sidang yang dihadiri oleh semua anggota Pengurus Daerah dan para Ketua badan kelengkapan organisasi tingkat daerah.

f.         Sidang Pengurus Daerah Harian ialah sidang yang dihadiri oleh semua anggota pengurus daerah yakni para Ketua, para Sekretaris dan para Bendahara.

g.      Sidang Pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan sedangkan siadang Pengurus Daerah Harian dialksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.

h.       Tat cara pemilihan Ketua Pengurus Daerah dan tata cara persidangan Pengurus Daerah diatur dalam suatu peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan cara cara pengelolaan ini.

4.        Tugas dan Fungsi :

a.       Menyelenggarakan ketetapan administrasi kongres.

b.      Meningkatkan mutu anggota serta menggerakkan aktifitas anggota.

Pasal  12 :  Pengurus Cabang ;

      1.  Pengertian :

c.       Pada tiap tingkat Kabupaten/Kota yang mempunyai ahli kesehatan masyarakat sekurang-kurangnya lima orang dapat dibentuk pengurus Cabang.

d.      Pengurus Cabang adalah badan eksekutif IAKMI pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

e.      Masa jabatan Pengurus Cabang antara dua Rapat Anggota.

f.         Daerah tingkat Kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat didirikannya Pengurus Cabang, dikelola oleh Pengurus Cabang terdekat.

       2.  Hak dan kewajiban :

c.       Pelaksanaan AD/ART, semua keputusan Kongres dan semua keputusan Rapat anggota yang tidak bertentangan dengan keputusan Kongres.

d.      Bertanggung jawab terhadap rapat anggota.

      3. Tata cara pengelolaan :

a.       Yang dapat dipilih sebagai Pengurus Cabang ialah Anggota biasa IAKMI.

b.      Pemilihan Ketua Pengurus Cabang dilakukan oleh Rapat Anggota dalam bentuk formatur dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya dua mide  formatur.

c.       Selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah selesai Rapat Anggota, para formatur harus telah menyelesaikan penyusunan Pengurus Cabang lengkap.

i.         Dalam melaksankan kegiatannya, Pengurus Cabang melaksanakan sidang Pleno dan sidang Pengurus Cabang harian.

j.         Sidang Pleno ialah sidang yang dihadiri oleh semua anggota Pengurus Cabang dan para Ketua badan kelengkapan organisasi tingkat cabang.

k.       Sidang Pengurus Cabang Harian ialah sidang yang dihadiri oleh semua anggota pengurus cabang yakni para Ketua, para Sekretaris dan para Bendahara.

l.         Sidang Pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan sedangkan siadang Pengurus Cabang Harian dialksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.

m.     Tat cara pemilihan Ketua Pengurus Cabang dan tata cara persidangan Pengurus Cabang diatur dalam suatu peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan cara cara pengelolaan ini.

4.Tugas dan Fungsi :

g.      Menyelenggarakan ketetapan administrasi kongres.

h.       Meningkatkan mutu anggota serta menggerakkan aktifitas anggota.

Pasal  13 : Komisariat

1.       Perpanjangan dari Pengurus Daerah/Cabang.

2.       Pembentukannya apabila ada sekurang-kurangnya 5 anggota IAKMI.

3.       Dibentuk oleh Pengurus Daerah/Cabang.

4.       Kedudukannya berdasarkan wilayah geografis atau instansi.

5.       Disahkan oleh Pengurus daerah/cabang.

Pasal  14 : Dewan Penasehat

1.       Pengertian :

a.       Dewan Penasehat adalah Dewan yang dibentuk oleh Pengurus Pusat untuk tingkat Pusat, Pengurus daerah untuk tingkat Propinsi dan Pengurus Cabang untuk tingkat Kabupaten/Kota, Pengurus Komisariat untuk tingkat komisariat.

b.      Keanggotaan Dewan Penasehat sebanyak-banyaknya lima orang.

2.       Hak dan kewajiban :

a.       Memberikan nasehat diminta ataupun tidak diminta kepada Pengurus Pusat pada tingkat Pusat , kepada Pengurus Daerah pada tingkat propinsi dan kepada Pengurus Cabang pada tingkat Kabupaten/Kota serta kepada Pengurus Komisariat pada tingkat komisariat.

b.      Ikut aktif dalam setiap kegiatan IAKMI.

3.       Tata cara pengelolaan :

a.       Keanggotaan Dewan Penasehat adalah mereka yang terpandang dalam lingkungan kesehatan masyarakat.

b.      Dalam melaksanakan kegiatannya, Dewan Penasehat melaksanakan pertemuan antar anggota dan atau pertemuan dengan pihak pihak lain yang dipandang perlu.

c.       Tata cara pembentukan Dewan Penasehat dan tata cara pertemuan Dewan Penasehat diatur dalam suatu peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara pengelolaan ini.

Pasal  15 :

Pusat Pusat Pengembangan Bidang Peminatan Kesehatan Masyarakat

1.       Pengertian :

a.       Perhimpunan atau Perkumpulan Bidang Peminatan Ilmu Kesehatan Masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota IAKMI yang seminat.

b.      Perhimpunan atau Perkumpulan Bidang Peminatan Ilmu Kesehatan Masyarakat memiliki Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri yang sesuai dengan AD/ART IAKMI.

2.       Hak dan kewajiban :

a.       Bertanggung jawab terhadap kongres.

b.      Mengembangkan ilmu sesuai dengan bidang peminatannya.

c.       Kedudukan dalam kepengurusan IAKMI. Ketua Perhimpunan / Perkumpulan bidang peminatan adalah anggota pengurus lengkap.

d.      Keanggotaan :

Anggota Perhimpunan atau Perkumpulan bidang ilmu kesehatan masyarakat secara otomatis menjadi anggota IAKMI.

3.       Tata cara pengelolaan :

a.       Yang dapat dipilih sebagai Ketua Pusat ialah anggota biasa IAKMI.

b.      Pemilihan Ketua Pusat dilakukan oleh Kongres.

c.       Ketua Pusat bertanggung jawab kepada Kongres.

d.      Dalam melaksanakan kegiatannya Pusat melaksanakan sidang sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan.

e.      Selambat-lambatnya dalam satu bulan setelah Kongres Ketua pusat melengkapkan susunan anggotanya.

f.         Ketua Pusat adalah anggota Pleno Pengurus Pusat IAKMI.

g.      Ketua Pusat bersama pimpinan Pengurus Pusat betanggung jawab melaksanakan sidang ilmiah pada Kongres.

h.       Tata cara pemilihan dan persidangan Pusat diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal  16 : Badan-badan khusus :

1.       Pengertian :

a.       Badan khusus adalah kelengkapan organisasi yang dibentuk pada tingkat Pusat untuk menjalankan kegiatan khusus IAKMI.

b.      Badan khusus yang dimaksud ialah : Dewan Pembelaan Anggota dan Badan Informasi kesehatan masyarakat.

2.       Hak dan kewajiban :

a.       Melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus IAKMI yang sesuai.

b.      Bertanggung jawab terhadap kongres.

3.       Tata cara pengelolaan :

a.       Tata cara pembentukan badan khusus diatur dalam pasal tersendiri.

b.      Tata cara pengelolaan badan khusus diatur dalam pasal tersendiri.

Pasal  17 : Yayasan Sehat Bagi Semua

1.       Pengertian :

a.       Yayasan Sehat Bagi Semua ( YSBS ) tang terjemahannya dalam Bahasa Inggris adalah “ The Health For All Fondation “ ( HFAF ) bertempat di Jakarta dan merupakan Badan Khusus IAKMI.

b.      Tujuan “YSBS” adalah membantu pemerintah dalam rangka ikut meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat pada khususnya, dengan melakukan usaha bidang penelitian, pendidikan dan pengajaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

c.       YSBS merupakan badan yang independen yang dikelola secara professional.

2.       Organisasi :

a.       YSBS mempunyai suatu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri.

b.      YSBS mempunyai suatu badan pendiri yayasan yang anggotanya ditentukan oleh Pengurus Pusat IAKMI periode 1989/1990 – 1991/1992.

Badan pendiri yayasan terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan para anggota.

c.       YSBS mempunyai badan pengurus yang anggotanya ditentukan oleh badan pendiri yayasan. Badan pengurus dipimpin oleh manajer profesional yang bertanggung jawab kepada badan pendiri.

3.       Hak dan kewajiban

a.       YSBS berkewajiban untuk membantu pelaksanaan program IAKMI di pusat dan di daerah

b.      YSBS berkewajiban membantu organisasi IAKMI secara finansial.

c.       YSBS harus diaudit oleh seorang auditor publik setahun sekali dan hasil auditnya harus dilaporkan kepada badan pendiri yayasan dan pengurus Pusat IAKMI.

d.      Hasil usaha YSBS dilaporkan secara lengkap pada kongres.

e.      YSBS berhak menentukan sendiri kebijakan dan program yayasan sesuai dengan AD/ART yayasan.

Pasal  18 : Dewan Pembelaan Anggota

1.       Pengertian :

a.       Dewan Pembelaan Anggota Ialah badan khusus IAKMI yang melaksanakan tugas pembelaan anggota baik dalam hubungan keanggotaan IAKMI maupun dalam melaksanakan pengabdian profesi.

b.      Keanggotaan Dewan Pembelaan Anggota sebanyak banyaknya tiga orang.

2.       Hak dan kewajiban :

a.       Melaksanakan Pembelaan anggota baik dalam hubungan keanggotaan IAKMI maupun dalam melaksanakan pengabdian profesi.

b.      Bertanggung jawab terhadap kongres.

3.       Tata cara pengelolaan :

a.       Yang dapat dipilih sebagai Ketua Dewan ialah anggota biasa IAKMI.

b.      Pemilihan Ketua Dewan dilakukan oleh Kongres.

c.       Selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah selesai Kongres, Ketua Dewan melengkapkan susunan kepengurusannya.

d.      Dalam melaksanakan kegiatannya, Dewan melaksanakan pertemuan antar anggota ataupun dengan pihak lain yang dipandang perlu.

e.      Keputusan dalam Dewan Pembelaan Anggota yang menyangkut pembelaan anggota diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, tetapi jika tidak tercapai keputusan diambil atas dasar perhitungan kelebihan suara.

f.         Ketua Dewan adalah anggota Pleno Pengurus Pusat IAKMI.

g.      Tata cara pemilihan dan tata cara pengelolaan Dewan selengkapnya diatur dalam suatu peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara pengelolaan ini.

Pasal  19 : Badan Informasi Kesehatan Masyarakat :

1.       Pengertian :

a.       Badan informasi kesehatan adalah ialah badan khusus IAKMI yang melaksanakan tugas keinformasian IAKMI dalam bidang keorganisasian ataupun keilmuan.

b.      Keanggotaan Badan Informasi Kesehatan masayarakat sebanyak banyaknya tiga orang.

2.       Hak dan Kewajiban :

a.       Melaksanakan tugas keinformasian dalam bentuk penerbitan untuk kegiatan organisasi atau keilmuan ataupun bentuk-bentuk lainnya.

b.      Bertanggung jawab terhadap kongres.

3.       Tata cara pelaksanaan :

a.       Yang dapat dipilih sebagai Ketua Badan ialah anggota biasa IAKMI.

b.      Pemilihan Ketua Badan dilakukan oleh Kongres.

c.       Selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah selesai Kongres, Ketua Badan melengkapkan susunan kepengurusannya.

d.      Dalam melaksanakan kegiatannya, Badan dapat melaksanakan usaha usaha khusus dan mengadakan perjanjian-perjanjian khusus dengan pihak ketiga sepanjang tidak merugikan IAKMI.

e.      Ketua Badan adalah anggota Pleno Pengurus Pusat IAKMI

f.         Tata cara pemilihan dan tata cara pelaksanaan badan selengkapnya diatur dalam suatu peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara pengelolaan ini.

Pasal  20: Musyawarah Kerja :

1.       Pengertian :

a.       Musyawarah Kerja ialah Rapat antara Pengurus Pusat Badan Kelengkapan dan Pengurus daerah IAKMI.

b.      Musyawarah Kerja dapat dilengkapi dengan sidang ilmiah.

2.       Hak dan Kewajiban :

a.       Menyebarkan dan mernyempurnakan garis-garis besar haluan dan program kerja IAKMI.

b.      Mempersiapkan rencana penyempurnaan AD/ART dan rencana kerja untuk diajukan pada Kongres berikutnya.

c.       Menyusun sumbangan pendapat IAKMI yang ada kaitannya dengan program kesehatan masyarakat.

3.       Tata cara Pengelolaan :

a.       Musyawarah Kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam suatu periode kepengurusan.

b.      Musyawarah Kerja dihadiri oleh pengurus Pusat, Badan Kelengkapan IAKMI, Pengurus Daerah, Undangan dan Peninjau.

c.       Musyawarah Kerja dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus Pusat.

d.      Untuk lancarnya Musyawarah dapat dibentuk Panitia Pengarah oleh Pengurus Pusat.

e.      Musyawarah dipimpin oleh Pengurus Pusat.

f.         Musyawarah sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari setengah jumlah Pengurus Daerah.

g.      Jika persyaratan diatas tidak terpenuhi, maka Musyawarah diundur selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam dan setelah itu Musyawarah dianggap sah dengan jumlah Pengurus Daerah yang hadir.

h.       Setiap Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah mempunyai hak bicara dan hak suara.

i.         Banyaknya suara Pengurus Pusat sama dengan jumlah seluruh suara Pengurus Daerah.

j.         Keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, tetapi jika tidak tercapai, keputusan diambil atas dasar perhitungan kelebihan suara.

k.       Hal-hal lain tentang tata laksana  musyawarah diatur dalam suatu peraturan teresendiri sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara pelaksanaan ini.

BAB IV

Kekayaan

Pasal  21 :

1.       Besarnya uang pangkal dan uang iuran anggota ditetapkan oleh Kongres.

2.       Uang pangkal dan iuran anggota diterima oleh Pengurus Daerah,Pengurus Cabang yang bersangkutan.

3.       Lima puluh persen dari jumlah penerimaan tersebut diserahkan oleh Pengurus Daerah/Cabang kepada Pengurus Pusat.

4.       Sisa penerimaan dipergunakan oleh Pengurus Daerah/Cabang yang bersangkutan

5.       Pengurus Daerah/Cabang dibenarkan untuk menambah besarnya uang pangkal dan iuran jika disetujui oleh Rapat Anggota.

6.       Pengurus Pusat dapat membentuk yayasan sepanjang tidak bertentangan dengan asas, dasar, sifat, maksud dan tujuan IAKMI.

7.       Pengurus daerah/cabang dibenarkan mendirikan yayasan dengan sepengetahuan PengurusPusat.

 BAB V

Logo dan Lambang

Pasal  22 :

Logo, lambang dan atribut IAKMI lainnya serta penggunaannya ditetapkan oleh Kongres.

BAB VI

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal  23 :

1.       Perubahan AD/ART IAKMI hanya dilakukan oleh Kongres.

2.       Rencana perubahan tersebut dan pokok-pokok pikirannya harus dipersiapkan pada Musyawarah Kerja.

3.       Keputusan perubahan AD/ART harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga suara yang ada dalam Kongres.

BAB VII

Pembubaran

Pasal  24 :

1.       Pembubaran IAKMI hanya dapat dilakukan oleh Kongres yang khusus dilaksanakan untuk itu.

2.       Keputusan pembubaran IAKMI harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga suara yang ada dalam Kongres.

3.       Harta benda IAKMI setelah dibubarkan harus diserahkan kepada badan-badan sosial yang bergerak dalam, bidang kesehatan masyarakat.

BAB VIII

Aturan Tambahan

Pasal  25 :

1.       Setiap anggota IAKMI dianggap telah mengetahui AD/ART IAKMI.

2.       Hal- lain yang belum diatur dalam ARTdimuat dalam keputusan Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART IAKMI, dan harus dilaporkan secara tertulis kepada Kongres IAKMI berikutnya.